Review Diskusi BPJS, Jaminan Kesehatan: antara masalah dan tantangan

Author: dwiyanto indiahono  |  Category: Analisis Kebijakan Publik

 

organisasi

Siang itu, matahari masih menyengat di lingkungan Gedung Dekanat FK Universitas Jenderal Soedirman. Tetapi, begitu memasuki gedung, suasana berubah drastis. Dingin. Setelah memasuki ruangan serbaguna di lantai 2 gedung Dekanat itu, suasana nampak lebih hangat. Apalagi melihat pembicara sudah mulai menyampaikan materi, Pak Kajur yang menyambut ramah, serta peserta yang duduk seperti singa yang siap menerkam mangsa. Ya, siang itu kami memang akan berdiskusi mengenai BPJS. Makhluk yang lahir kemarin sore, yang punya seribu muka. Bagi pasien tidak mampu, BPJS bak malaikat penolong. Bagi tenaga medis yang klaimnya dibayar tidak penuh, BPJS seperti copet yang harus diteriaki. Bagi tenaga medis yang mendapatkan kapitasi yang lumayan, BPJS seperti balon, kadang dipukul ke atas, kadang dipeluk, tetapi kadang pula diletuskan. Bagi wartawan, BPJS seperti ban bocor, dicari lubangnya, kalo sudah ketemu segera dicoblos untuk ditembel. Persis. BPJS bagi wartawan selalu dicari kekurangannya. Prinsip” bad news is good news”, amat mereka pahami untuk kasus BPJS. Bagi pemerintah, BPJS seperti sansak (betul nggak istilahnya?), itu bantal berisi pasir atau kapas yang lazim dipukul atau ditendang saat latihan beladiri. Ia dibiarkan saja dipukul dan ditendang. Malah kadang yang empunya kadang berteriak” ayo pukul yang keras, jangan pelan-pelan”.  Hingga akhirnya, yang mukul capek dan berhenti, yang empunya tersenyum penuh kemenangan dan bersenang hati.
Diskusi ini dimulai dengan materi pengantar oleh Dr. Sc.hum, Budi Aji, SKM, M.Sc . Dr. Budi menyampaikan hal menarik tentang mengapa diperlukan jaminan kesehatan; dan perbedaan antara Askesos dan Komersial. Beliau menyampaikan bahwa setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya jaminan kesehatan. Pertama, kegagalan pasar pelayanan kesehatan yang acapkali gagal untuk memberikan si miskin haknya untuk mengakses fasilitas kesehatan. Kedua, kehidupan manusia yang berpotensi resiko (sakit). Resiko menanggung biaya pelayanan ketika sakit harus dicarikan solusinya, yaitu dengan mentransfer resiko ini (risk transfer) kepada asuransi kesehatan. Ketiga, manusia bersifat short sighted, yaitu menunjuk kebiasaan manusia yang hanya memikirkan hal-hal yang jangka pendek. Hal ini kadang kala dapat muncul dari orang-orang yang berkantung tebal. Ia tak perlu memikirkan asuransi, sebab, jika ia sakit ia mampu membeli layanan kesehatan. Short sighted ini seharusnya tidak dilakukan oleh orang dengan penghasilan pas-pasan, sebab ia tak punya sumber daya untuk menanggulangi resiko pembayaran pelayanan kesehatan jika ia sakit. Sehingga, asuransi kesehatan menjadi amat diperlukan.
Perbedaan antara askesos dan komersial  kemudian menarik untuk ditelaah. Dr. Budi menyampaikan bahwa Askesos bercirikan kepesertaan wajib bagi seluruh penduduk, non profit, dan manfaatnya bersifat komprehensif. Sedangkan, Asuransi komersial kepesertaan bersifat sukarela, profit dan manfaat yang diterima sesuai dengan premi yang dibayarkan.
Setelah sesi pengantar, Pak Joko sebagai moderator pun mempersilahkan para peserta untuk berkomentar tentang BPJS. Banyak hal menarik yang didapat dari sesi ini. Para peserta diskusi dari tenaga medis kebanyakan berkeluh kesah tentang BPJS, terutama adalah tarif yang tak masuk akal, klaim yang tak dapat dibayar maksimal, serta aturan-aturan kementerian yang aneh, unik, dan tentu saja langka. Salah satu peserta diskusi dari tenaga medis menyatakan bahwa selama ini BPJS tahu jika klaim yang dibayar dibawah dari real cost. Ada lagi peserta diskusi yang amat berapi-api, “Ayo kita rubah, jika memang itu tak sesuai, ayo kita bergerak. Kebijakan itu kalo memang salah harus kita lawan, jangan diam saja. Begitu SK turun dan tidak sesuai dengan lapangan jangan hanya diam, manut dan tunduk patuh saja. Jangan, ayo kita rubah. Kita ajak mereka berdiskusi dengan kondisi riil di lapangan. Kebijakan harus pro kepada Anda dan kita semua”. Wuih, senang rasanya mendengarnya berapi-api. Mengingatkan saya dengan seorang orator mahasiswa saat berdemo.

Peserta diskusi dari FISIP kemudian masuk untuk memberi pandangannya. Mas Lutfi menyampaikan bahwa masalah BPJS dari beberapa pendapat menunjukkan adanya pergulatan antara BPJS – Tenaga Medis, BPJS – Pemerintah, BPJS – Masyarakat, Tenaga Medis – Masyarakat. Keadaannya memang tak cukup sederhana untuk diurai. Selain itu, pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab memang harus turun tangan dan menyelesaikan semuanya. Pemerintah tetap harus hadir untuk menyelesaikan ini. Alokasi Fiskal untuk subsidi bidang kesehatan seharusnya memiliki range yang lebih besar setelah dicabutnya subsidi BBM.
Salah satu peserta dari FISIP lainnya kemudian menambahkan. Bahwa penentuan harga yang wajar untuk premi jaminan kesehatan bukanlah hal yang mudah. Pertama, data orang miskin di Indonesia merupakan data politis yang kadang kala tidak menunjukkan hal yang sesungguhnya. Kedua, selama ini ada misteri di ruang publik tentang harga atau ongkos pelayanan kesehatan. Dalam nuansa kebatinan publik, di sana ada misteri tentang pelayanan kesehatan, harga obat, fee dokter, sewa alat, pengadaan dan perawatan alkes, dan lain-lain. Alam bawah sadar publik menyatakan bahwa harga pelayanan kesehatan adalah mahal. Sedangkan dalam nuansa kebatinan tenaga kesehatan, mereka menyatakan bahwa tarif yang berlaku adalah (telah) wajar. Nuansa kebatinan publik dan tenaga kesehatan dengan demikian tidak nyambung. Satu sisi, tenaga kesehatan mengaku tidak pernah di bayar penuh klaimnya, terlalu kecil, tetapi jaspel yang diterima tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, dan staff administrasi selalu besar. Publik kemudian bersuudzan bahwa mereka sudah terlalu mahal membayar layanan kesehatan. Asumsi serupa nampaknya juga mendapatkan pembelaan dari BPJS, sehingga kadangkala tak membayar penuh seluruh klaim yang diajukan.
Maka menarik statemen dari salah satu peserta yang dokter dan juga dosen. “Nampaknya, sekarang kita berada dalam dunia yang selalu berburuk sangka, tenaga medis berburuk sangka kepada BPJS, BPJS juga sebaliknya, publik berburuk sangka kepada tenaga medis, dan BPJS. Mungkin sekarang saat yang tepat untuk memulai komunikasi yang lebih terbuka antara para pihak yang terkait”.
BPJS memang akan selalu menarik untuk didiskusikan, dan tak terasa sudah hampir 2 jam diskusi itu berlangsung. Diskusi ini dari gelagatnya merupakan diskusi awal. Nantinya akan ada diskusi-diskusi turunannya yang akan membahas BPJS (lagi) atau hal yang lain. Tapi melihat dan mendengar para peserta diskusi menyampaikan pendapat-pendapat yang cerdas, dan lugas. Itu sudah cukup meyakinkan bahwa publik tak akan kalunto-lunto. Karena ada kaum intelektual yang menaruh hati dan pikirannya bukan ditubuhnya, tetapi di tubuh rakyat yang haus kebenaran dan keadilan.

08-08-2015
08.05 – 08.45