“…Jalan itu (Juga) Milik Kami…”

Author: dwiyanto indiahono  |  Category: Opini & Sitasi

GEAR2Dahulu setiap melintasi jalan itu, kami merasa nyaman sekali. Jalannya hotmix, tidak begitu ramai, perjalanan pun damai tidak terganggu oleh apapun. Namun nampaknya, sudah beberapa bulan ini, setiap kali melewatinya ada rasa yang tidak enak. Jalan yang semula halus (bak kulit muka yang tiada berjerawat) kini sudah dibangun ”polisi tidur”. Tingginya pun bukan kepalang. Mungkin tepatnya bukan ”polisi tidur” tapi yang tepat mungkin ”polisi jongkok (setengah berdiri)”.

Kami mungkin tidak tahu persis apa alasan ”polisi tidur” itu kini dipasang di mana-mana. Asumsi yang dapat dibangun adalah untuk mengurangi kecepatan para pengguna jalan, yang jika melewati jalan halus dan sepi itu selalu ngebut. Jika ini benar, ini bukanlah masalah sederhana. Sebab ini terkait dengan budaya percaya (trust) dan tidak percaya (distrust) kepada orang lain. Para warga yang membangun polisi tidur di jalan menyamaratakankan bahwa seluruh pengguna jalan akan selalu ngebut jika melewati jalan itu. Tidak pandang si Unyil yang baru belajar bersepeda, yang kecepatannya cuma 5 km perjam. Ia harus kerepotan sangat saat melewati jalan itu.

Para pengguna jalan pun nampaknya tak peduli kerisauan para warga yang amat geregetan dengan mereka yang ngebut dan ngotot saat berkendara. Harusnya jika sudah ada peringatan dari warga dengan memasang rambu yang setara dengan maksimal kecepatan 40 km, para pengguna jalan dengan lapang dada mengurangi kecepatannya.

Jadi dari kasus ini ada dua masalah: para warga yang tidak lagi percaya kepada pengguna jalan dan para pengguna jalan yang tidak dapat dipercaya. Masalah percaya dan tidak percaya ini bukan hanya berhenti sampai di sini. Penyakit birokrasi pun lahir karena ini: birokratnya tidak percaya kepada warga negara, dan warga negaranya tidak dapat dipercaya. Maka jadilah masalah birokrasi semakin akut. Contohnya: panjangnya pengurusan administrasi untuk KTP, dari RT, RT, Kelurahan, Kecamatan, dan BKCKB (kantor kependudukan dan catatan sipil). Ini menunjukkan ada sistem yang tidak percaya kepada administrator tingkat bawah.

Kembali kepada masalah ”polisi tidur” di jalan, masalah ini sebenarnya juga lahir karena kurangnya pemahaman publik kepada barang publik. Jalan dibangun bukan hanya untuk dimiliki oleh masyarakat di mana jalan itu di bangun. Bukan. Jalan itu milik publik, milik Anda, Mereka dan (tentu saja) milik kami. Jadi jika ada pihak-pihak yang ingin membuat ”polisi tidur” (baik telentang atau tengkurap), ”polisi jongkok”, atau ”polisi berdiri” pun harus meminta persetujuan publik – termasuk kami.

Tulisan ini hendak memberi catatan bahwa membuat ”polisi tidur” bukanlah hal yang sederhana. Ia harus memenuhi persetujuan banyak pihak, bukan hanya para warga sekitar di tempat polisi tidur itu akan dibangun, tetapi juga harus mendapat persetujuan para pengguna jalan.

Islam mengajarkan supaya umatnya menyingkirkan duri dari jalan dan hal ini merupakan shodaqoh. Substansinya adalah bahwa memperlancar perjalanan para pengguna jalan merupakan suatu tindakan yang terpuji. Apakah ”polisi tidur” termasuk hal yang menghambat perjalanan? Anda sudah tau jawabannya.

Kaki Gunung Slamet,

Dwiyanto Indiahono