Menformat Perspektif Sosial atas Posisi Pejabat

Author: dwiyanto indiahono  |  Category: Opini & Sitasi

uang-suapPagi itu, seperti pagi biasanya saya melintas di ruas jalan utama menuju kampus. Tapi tak seperti biasanya, perhatian saya tertuju pada seorang bapak-bapak bercelana ¾, bertopi koboi dan bersepeda kumbang “lanang”. Enjoy sekali dia menikmati ayunan pedal kaki sepedanya, melaju agak kencang meski pacul di jok belakangnya mengancam untuk jatuh. Saya berfikir sejenak, entah kenapa ada sesuatu yang aneh pada bapak ini. Ternyata, meski pacul menggelayut di sepeda kumbangnya, si Bapak manggut-manggut menikmati musik dari MP3 player atau HP? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, si bapak terus menggeleng-gelengkan kepala menikmati lantunan musik dari headset yang menempel di kedua telinganya. Ehm, saya yakin saya salah menganggap bapak ini aneh. Tapi inilah komunitas kita. Komunitas miskin dengan polah orang kaya. Hape selalu ingin merek terkenal jika mungkin selalu uptodate. Katanya ”kalo bukan bl**kberry bukan gaul namanya”, kalo bukan bl**kberry bukan hape namanya. Hape bl**kberry tapi cuma untuk main game dan online. Tak ada manfaat kecuali bersapa dan menghabiskan waktu saja. Inilah komunitas negara pinggiran yang sukses dieksploitasi negara kaya. Budaya konsumerisme begitu menggurita, hingga tak sadar menjadi penderita.

Bahayanya, pejabat pun latah menjadi orang yang harus kaya segala-galanya. Gaji maksimal lima juta, tapi mimpi punya vila lima, mobil pun tak mau jika hanya mobil Kij**g biasa. Jika bawahannya punya istri dua, dia pun harus punya tiga. Semua harta harus lebih dari pegawai biasa. Tak heran korupsi dimana-dimana.

Masyarakat pun harus mawas diri, sebab, jangan-jangan masyarakatlah yang mendesain lahirnya koruptor baru. Tetangga punya jabatan baru, penginnya menuntut sang pejabat nyumbang ke kampung jauh lebih besar, nyumbang ke hajatan (manten/ pengantin, bayen/ melahirkan, & kepaten/ kematian) jauh lebih mewah dari tetangga lainnya. Masyarakat tak mau tau: pejabat harus jadi orang kaya.

Salah satu hal penting dari reformasi birokrasi adalah juga me-reset kembali pikiran yang ada dalam frame sosial. Reformasi sosial harus mampu men-default perspektif orang tentang pejabat dan amanah. Formatnya adalah: pejabat bukanlah orang yang bisa kaya mendadak, pejabat adalah manusia biasa yang diberi amanah berat. Pejabat jangan dituntut menyumbang lebih hebat, pejabat tidak harus naik mobil mewah mengkilat. Pejabat harus hidup layaknya rakyat, sehingga tau nuansa kebatinan rakyat yang menginginkan datangnya nikmat dari pejabat yang amanat.

Dwiyanto Indiahono (17 Mei 2010)