Remunerasi untuk Apa?

Author: dwiyanto indiahono  |  Category: Opini & Sitasi

suap-korupsi

Wacana Suara Merdeka – 17 April 2010

Remunerasi untuk Apa?

  • Oleh Suharto*

KASUS Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak golongan III a dengan take home pay Rp 12 juta lebih, yang terlibat dalam mafia pajak menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan kebijakan remunerasi. Seperti diketahui, telah diterbitkan Keputusan Menkeu Nomor 289/KMK.01/2007 berkaitan dengan reformasi birokrasi, yang salah satunya mengatur tentang remunerasi PNS di Depkeu.

Kebijakan remunerasi tersebut didesain khusus untuk menghilangkan perilaku korup pada PNS, namun kini masyarakat mempertanyakan manfaat remunerasi bagi PNS, jika perilakunya masih saja koruptif. Kasus Gayus memperlihatkan secara vulgar seorang PNS yang sudah diberikan remunerasi besar, masih saya korupsi dan merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar.

Kebobrokan perilaku oknum seperti Gayus itu perlu dijadikan kesempatan meninjau kembali remunerasi yang selama ini dinilai diskriminatif. Dari puluhan kementerian, nominal gaji pegawai Depkeu jauh di atas rata-rata PNS secara keseluruhan.

Menurut Mandy Jennings dan Amanda Noe (2003), remunerasi memiliki tujuan untuk menarik, memotivasi, dan mempertahankan pegawai yang kompeten, serta membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meningkatkan kesetaraan internal dan eksternal.

Diskriminatif Untuk diketahuipada tahun 1980-an di Amerika Serikat menempatkan penekanan pada imbalan pribadi atas dasar bahwa individu yang sangat termotivasi bisa mengubah organisasi dan masyarakat.

Sekadar catatan, pemerintah kita telah mengalokasikan Rp.13,9 triliun untuk tambahan remenurasi reformasi birokrasi di beberapa kementerian dan lembaga. Rinciannya Rp10,6 triliun pada APBN 2010 dan ditambahkan Rp 3,3 triliun pada APBN Perubahan.

Hakikatnya, tambahan remunerasi tidak memiliki landasan hukum kuat karena bersifat parsial antara kementerian atau lembaga dan hanya menjadi bentuk legalisasi menguras uang negara.

Atas dasar tersebut, perlu untuk membentuk regulasi yang mengatur penghasilan pejabat dalam konteks pemberian remunerasi demi reformasi birokrasi. Peraturan tersebut diadakan demi memberi patokan dalam menaikkan tunjangan, supaya pemerintah tidak seenaknya dalam memberikan remunerasi.

Daripada memprioritaskan pada program remunerasi, akan lebih produktif jika memperbaiki pola rekrutmen pegawai dengan memperhatikan SDM unggul tetapi memprioritaskan aspek akhlak dan budi pekerti. Kunci sukses reformasi birokrasi bukan semata-mata terletak pada perbaikan sistem remunerasi, melainkan juga sistem perekrutan pegawai dan sistem pemantauan kinerja.

Buku Reformasi Birokrasi Amplop (2006) yang ditulis Dwiyanto Indiahono menguraikan lemahnya proses rekrutmen seleksi pegawai serta pengembangan SDM yang tidak terprogram, dengan banyaknya birokrasi publik yang diisi oleh tenaga yang tidak profesional dan hanya atas dasar rasa suka dan tidak suka.

Di beberapa negara, kenaikan gaji pegawai baru dilakukan setelah kinerja birokrasi terbukti membaik. Sementara di Indonesia, gaji pegawai didongkrak begitu saja dengan sekadar mengasumsikan bahwa tindakan itu akan berdampak memperbaiki sikap mental dan perilaku pegawai ataupun kinerja birokrasi secara keseluruhan. Karena itu, di banyak negara kenaikan gaji baru diberikan setelah kinerja pegawai/birokrasi benar-benar memenuhi standar yang telah ditentukan.

Di negara kita, sistem remunerasi PNS ini masih diskriminatif dan penerapan di Depkeu berpijak pada pola kasta. Dalam hal ini, pegawai/pejabat Depkeu memperoleh kenaikan gaji/tunjangan paling tinggi dibanding di institusi lain pemerintahan. Perbaikan remunerasi pegawai Depkeu mencapai 70%, sementara di lingkungan kementerian lain hanya mencapai separo.

Jadi, pegawai/pejabat Depkeu menempati kasta paling tinggi dalam konteks perbaikan remunerasi . Kenyataan demikian jelas ini tidak adil, sebab apa bedanya seorang guru, bidan atau dokter puskesmas dengan pegawai Ditjen Pajak atau Ditjen Bea Cukai?

Program reformasi birokrasi dengan peningkatan gaji secara drastis melalui tunjangan remunerasi, ternyata tidak menjamin etos kerja PNS akan patuh dan tidak melakukan penyimpangan.

Padahal etos kerja seorang PNS mengajarkan untuk tidak memandang pekerjaan sebagai sekadar jalan mencari penghasilan semata, namun sebagai jalan untuk menemukan eksistensi, harga diri, dan martabat sebagai seorang manusia. (10)

* Suharto, PNS di Sragen, mahasiswa S2 magister hukum kebijakan publik UNS

 Sumber: Suara Merdeka

Gayus, Pajak, dan Pembangkangan Publik

Author: dwiyanto indiahono  |  Category: Opini & Sitasi

20091016Suap

Oleh Dwiyanto Indiahono*

Senin, 12 April 2010 – 09:42 wib

Kasus Gayus Halomoan Tambunan dalam beberapa hari terakhir menjadi pembicaraan yang hangat. Kasus ini telah menampilkan Susno Duadji sebagai aktor utama pembongkaran kasus dugaan mafia hukum.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum juga mulai bergerak untuk mencari titik terang dari kasus yang menjadi sorotan utama publik pascaepisode Pansus Bank Century. Bahkan kasus ini seakan-akan telah menjadi pleidoi yang ampuh bagi Susno Duadji. Susno yang selama ini dipojokkan dengan kasus kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini seakan menjadi jagoan yang sakti mandraguna.

Bahkan namanya disebut-sebut menjadi kandidat ketua baru KPK. Kasus Gayus diduga terkait dengan mafia peradilan yang melibatkan kantor dirjen pajak, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kasus Gayus ternyata berhasil memicu munculnya gerakan boikot bayar pajak. Masyarakat lewat media jejaring sosial Facebook lagi-lagi mencoba mengubah diri sebagai media penekan sosial yang energik dan efektif. Gerakan boikot membayar pajak merupakan wujud dari pembangkangan publik.

Pembangkangan publik terhadap pemerintah haruslah didudukkan pada porsinya. Pembangkangan publik dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya, pertama, publik menganggap bahwa negara telah melanggar konstitusi. Semua hal dan aktivitas pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis oleh pemerintah kepada publik. Ini menjadi amat penting manakala kesepakatan publik yang diwujudkan melalui konstitusi merupakan “kepastian” dari setiap pihak dalam suatu negara yang harus dihormati oleh siapa pun, termasuk negara.

Oleh karena itu, pemerintah selaku pemegang kekuasaan untuk melaksanakan konstitusi diberi wewenang untuk menentukan kebijakan publik. Kebijakan publik yang berada dalam ranah kekuasaan pemerintah harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi roh dibentuknya konstitusi dasar. Nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesamaan di muka hukum harus tercakup di dalamnya. Kedua, publik menganggap bahwa negara telah melakukan aktivitas yang bertentangan dengan kehendak umum publik.

Kebijakan publik selama ini dilaksanakan oleh pemerintah, sebab hanya pemerintahlah yang diakui publik lain memiliki kewenangan untuk mengatur hajat hidup yang melibatkan banyak orang. Pemerintah dalam kebijakan publik “diharuskan” memiliki responsivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Responsivitas artinya pemerintah diharuskan membuka lebar telinga untuk menampung segala masukan stakeholders dalam masalah tertentu, tidak hanya mendengar.

Lebih jauh dari itu, hal tersebut harus benar-benar dijadikan acuan dalam penentuan akhir sebuah kebijakan. Di sinilah nilai demokrasi itu menjadi roh kebijakan: kebijakan yang dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat. Akuntabilitas kebijakan mengharuskan pemerintah memiliki rasa tanggung jawab bahwa yang dilakukannya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Pertanggungjawaban ini bersumber pada nilai-nilai yang diakui publik. Adapun nilai transparansi merupakan tuntutan bahwa pemerintah harus mau dan mampu bersikap terbuka atas segala aktivitas yang dilakukannya, membuka ruang-ruang untuk menerima kritik dan masukan, serta evaluasi setiap kebijakan oleh publik.***

Ketiga, publik mengira bahwa pemerintah telah melakukan aktivitas yang memihak pada komunitas tertentu (market power misalnya). Hal ketiga ini masih terkait dengan kebijakan publik, yaitu publik menganggap bahwa kebijakan publik yang diambil pemerintah tidak memihak pada keinginan umum publik dan lebih jauh lagi telah memihak suatu kekuatan tertentu.

Jika hal ini yang terjadi, nilai-nilai demokrasi dalam suatu kebijakan akan hilang dengan otomatis, sebab pemerintah sebagai pemegang kekuasaan telah “silau” dengan keuntungan yang didapat lewat “selingkuhnya” dengan kekuatan lain selain publik itu sendiri. Kekuatan pasar mungkin salah satu kekuatan yang dapat merayu pemerintah untuk berpaling dari kepentingan publik yang umum.

Posisi pemerintah tak selalu menguntungkan. Terkadang memang pemerintah didudukkan pada posisi yang amat sulit, tetapi seharusnya pemerintah tetap concern dengan kepentingan publik dan kesejahteraan sosial (Indiahono, 2009). Fenomena Gayus semakin diperkuat dengan laporan bahwa ada sejumlah anggota DPR yang belum memiliki NPWP. Artinya, aktor elite yang memiliki pendapatan berlimpah, aktor yang diharapkan menjadi teladan justru memberikan contoh yang negatif kepada publik.

Publik tentu berhak geram, yang kecil dikejar-kejar untuk bayar pajak, kok yang besar dibiarkan? Pembangkangan publik dalam wujud tidak membayar pajak harus dimaknai sebagai protes warga negara yang menginginkan keadilan dan hukum ditegakkan kepada seluruh warga negara. Selama ini publik disuguhi berbagai argumentasi yang memperkuat bahwa remunerasi atau peningkatan kinerja pegawai pajak dengan diikuti peningkatan pendapatan akan menyumbat syahwat korupsi.

Argumentasi ini diterima publik dengan pasrah meski ada keperihan yang dipendam. Bagaimana tidak? Di kala banyak orang-orang miskin di negeri ini berada dalam lembah-lembah kemiskinan, pegawai pajak ternyata mendapatkan kesejahteraan yang lebih dari cukup. Perbedaan pendapatan antara pegawai pajak dengan pegawai yang lain pun selama ini masih dapat dipendam oleh mereka.

Kekesalan publik mencuat ketika pegawai pajak telah menerima pendapatan yang jauh lebih besar, ternyata mereka masih dapat berlaku culas, bersekongkol, dan berkongsi dengan mafia pajak dan hukum. Publik geram bukan kepalang, hal yang selama ini hanya isu atau rahasia umum, yaitu bahwa institusi pajak mampu “bermain dalam aktivitas suap dan korupsi”, ternyata tiba-tiba terungkap secara kasatmata.

Pembangkangan publik dalam gerakan antibayar pajak harus direspons secara cepat oleh pemerintah. Pemerintah harus mampu berdialog dengan orang-orang yang bergerak untuk tidak membayar pajak. Pemerintah harus meyakinkan bahwa institusi pajak benar-benar bersih dari korupsi dan “hubungan sumbang” dengan para pengemplang pajak. Usaha meyakinkan ini harus diikuti dengan reformasi birokrasi di institusi pajak secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah harus memberikan ruang bagi terjadinya pengawasan yang fair kepada institusi pajak. Semoga di masa yang akan datang akan berlaku ungkapan: “orang bijak membayar dan mengawasi penggunaan pajak”. Bagi institusi pajak juga berlaku: “orang pajak tak pernah membajak pajak”. Semoga.(*)

*adalah Kepala Laboratorium Manajemen dan Kebijakan Pembangunan FISIP Unsoed Purwokerto

Sumber: dimuat di Harian Seputar Indonesia, Senin, 12 April 2010 (http://suar.okezone.com/read/2010/04/12/58/321570/gayus-pajak-dan-pembangkangan-publik)

Urgensi Lingkungan Kritis dan Aktor Rasional

Author: dwiyanto indiahono  |  Category: Opini & Sitasi

catur

Oleh Dwiyanto Indiahono*

Senin, 22 Februari 2010 – 11:57 wib

Kasus Bank Century ternyata menjadi satu kasus yang mampu menyita perhatian banyak pihak dari berbagai kalangan.

Kasus ini bahkan berhasil membuat petinggi negeri ini harus “mengeluh” baik untuk tingkah laku kolega koalisi maupun tingkah laku lawan politik yang memang sering menyerang dalam kasus ini. Begitu besarnya pusat perhatian publik terhadap Bank Century inilah yang menyebabkan tiap partai di DPR tidak mau ketinggalan untuk ikut andil dalam episode Bank Century.

Peran partai-partai politik dalam episode Bank Century ini adalah melakukan pencitraan positif bahwa partai yang mereka kelola selama ini tetap kritis kepada setiap kebijakan pemerintah serta peduli pada aspirasi dan amanat penderitaan rakyat. Oleh karena itulah di setiap rapat Pansus Angket DPR atas kasus Bank Century yang diliput media, banyak sekali perdebatan hadir dan membuat ruang rapat anggota DPR begitu hidup.

Urgensi Lingkungan-Kebijakan yang Kritis

Saat kebijakan bailout Bank Century baru saja ditetapkan, ternyata tidak ditemukan suara-suara keras dan radikal seperti sekarang. Ada catatan menarik dari tulisan Anderson (1979), dia menyatakan bahwa dalam kebijakan publik, para pembuat kebijakan amat dipengaruhi lingkungannya. Lingkunganlah yang telah memengaruhi kondisi psikis dan logika pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan.

Jika pendapat ini disinkronkan dengan kasus Bank Century, sebenarnya lolosnya kebijakan bailout Bank Century dari perhatian berbagai kalangan oposisi ketika itu dapat menunjukkan bahwa kebijakan bailoutBank Century seolah-olah ”telah direstui” atau ”dapat diterima” sehingga, jika kubu koalisi maupun kubu oposisi baru mempermasalahkan masalah ini, sebenarnya ada pertanyaan besar: kenapa baru sekarang dan apa saja yang dilakukan saat kebijakan bailout Bank Century tersebut ”masih hangat”?

Pendapat Anderson di atas pun memberikan sinyal peringatan kepada siapa pun yang concern pada kasus ini untuk terus meningkatkan konsentrasinya agar penyelesaian kasus Bank Century ini bermuara pada kebenaran dan rasa keadilan rakyat. Di sinilah diperlukan lingkungan kebijakan kritis untuk penyelesaian kasus Bank Century, yaitu suatu kondisi di mana aktor dan suasana yang dibangun dalam penyelesaian kasus Bank Century terus berada pada level yang stabil, tetap konsisten untuk terus menemukan fakta kebenaran dan menyelesaikannya sesuai koridor hukum yang berlaku. Lingkungan kritis inilah yang harus dibangun media, lembaga swadaya masyarakat, organisasi mahasiswa, dan lembaga penekan lainnya untuk memastikan kasus ini tetap berada rel yang tepat.

Hal ini penting disampaikan karena sering kali lingkungan kritis hanya berlaku sementara. Ketika ada kasus lain yang lebih up to date, mudah sekali haluan perhatian itu dipindahkan. Anda tentu ingat kasus kenaikan bahan bakar minyak (BBM) beberapa tahun lalu.Kasus kenaikan BBM pada mulanya mendapat perhatian yang luar biasa dari publik. Lalu, ketika pemerintah tetap bersikeras menaikkan harga BBM, ternyata sedikit sekali pihak yang terus mengawal isu ini hingga tuntas.

Padahal para pihak yang menolak kenaikan BBM sebenarnya bisa saja melakukan evaluasi kenaikan BBM tersebut dalam periode tiga bulanan, enam bulanan atau setahun sekali, yang intinya hendak mendudukkan apakah kebijakan kenaikan BBM tersebut berdampak kepada rakyat banyak? Bukankah kubu yang menolak kenaikan BBM meyakini bahwa kenaikan tersebut pada ujungnya dapat meningkatkan angka kemiskinan dan menambah beban rakyat?

Kenapa tidak ada respons yang besar dan kritis terhadap data kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah atas jumlah orang miskin yang berkurang di tahun kenaikan BBM? Inilah yang saya katakan, para pihak oposisi dan kelompok penekan sering kali tidak mampu menjaga lingkungan kritisnya tetap pada level yang ”hangat” dan stabil.

Urgensi Aktor Rasional yang Amanah

Khusus untuk kasus Bank Century ini tampaknya ada harapan yang sangat besar hasil akhirnya akan memberikan rasa keadilan dan kebenaran. Garangnya para politikus dari kubu koalisi dan oposisi untuk menguak fakta di balik bailout menjadi episode yang sangat menarik di media massa.

Tugas kelompok penekan dan penyuara suara rakyat selanjutnya adalah terus memberikan perhatian dan evaluasi terhadap jalannya Pansus agar kehangatan lingkungan kritis tetap hangat. Sebab, sudah banyak juga kita ketahui bahwa hangatnya lingkungan kritis dapat tiba-tiba dingin dan membatu hanya karena ada ”angin” atau ”es batu” berupa traveller’s check–– yang besarnya tak habis dipakai tujuh turunan––yang siap masuk ke kantong jas dan tas para anggota Pansus. Di sinilah konsep aktor rasional dalam pengambilan kebijakan publik berperan sangat besar.

Aktor rasional dalam kebijakan publik bermakna bahwa individu-individu yang duduk sebagai pengambil kebijakan adalah orang-orang yang berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, berpikir secara logis, dan berhati nurani (Indiahono, 2006). Namun, sering kali aktor rasional ini justru menunjukkan ”rasionalitas dalam perspektif sempit”, yaitu menunjukkan keberpihakan pada keuntungan yang akan didapat baik secara individu maupun golongan. Tindakan demikian memang rasional, tapi tidak seperti yang diinginkan semula, yaitu rasional untuk memberi kemanfaatan besar bagi publik dan negara.

Maka, tak mengherankan, sekarang dibutuhkan pejabat (dari eksekutif dan legislatif) untuk menjalankan rasionalitas kebijakan dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab yang tinggi (Indiahono, 2009). Lingkungan yang kritis dan aktor rasional dalam kebijakan publik senyatanya dua hal yang saling berkaitan. Dua hal tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Lingkungan kritis yang mampu memberikan pengawasan efektif dapat menciptakan aktor-aktor rasional yang senantiasa membela kepentingan rakyat.

Aktor rasional kebijakan publik yang memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan rasionalitas, logika, dan hati nurani akan mampu menciptakan kebijakan publik yang aspiratif dan bermanfaat bagi rakyat kebanyakan.Tugas kita adalah menciptakan lingkungan kebijakan yang senantiasa kritis kepada setiap kebijakan publik dan melahirkan pemimpin-pemimpin rasional yang amanah membela rakyat dengan penuh kecerdasan.(*)

*adalah Kepala Laboratorium Manajemen dan Kebijakan Pembangunan FISIP Unsoed PurwokertoSumber: dimuat pada Harian Seputar Indonesia, Senin 22 Februari 2010 (http://news.okezone.com/read/2010/02/22/58/305900/urgensi-lingkungan-kritis-dan-aktor-rasional)

368 Pejabat Banyumas Tersangkut Korupsi

Author: dwiyanto indiahono  |  Category: Opini & Sitasi

Qomar-suap-bi

368 Pejabat Banyumas Tersangkut Korupsi 

 Jumat, 24 Juli 2009 | 19:46 WIB

BANYUMAS, KOMPAS.com – Sebanyak 368 pejabat publik di lima kabupaten se-eks Karesidenan Banyumas terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dari jumlah itu, sebanyak 338 orang berasal dari pejabat eksekutif, dan 30 orang dari unsur legislatif.

Demikian diungkapkan Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Dwiyanto Indiahono, Jumat (24/7). Data tersebut diperoleh Dwiyanto dari hasil penelusurannya terhadap sejumlah pemberitaan kasus dugaan korupsi yang dimuat di media cetak di Banyumas sejak tanggal 1 September 2008 hingga 30 Oktober 2008.

Lima kabupaten di eks-karesidenan Banyumas adalah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen. Dalam dua bulan pengamatan itu, dia menemukan 34 berita korupsi. Dari 34 kasus korupsi itu, kerugian negara tercatat mencapai Rp 12.300.771.155. “Angka ini didapat dari menjumlahkan kerugian publik atas setiap kasus korupsi yang diberitakan, dengan mencari angka rata-rata jika terdapat nominal yang berbeda,” ujar Dwiyanto.

Pemberitaan korupsi sebanyak 34 kasus dalam sebulan tersebut, menurut dia, sebagai jumlah yang sangat tinggi. Artinya, dalam dua hari rata-rata terdapat satu berita kasus korupsi.

Dari hasil analisanya, tingginya jumlah kasus korupsi di lima kabupaten tersebut terkait dua hal, yakni struktur organisasi birokrasi dan gaya hidup.

Penerapan hirarkhi secara rigid dan kaku menjadi celah birokrasi sebagai pendukung tindak pidana korupsi. Hirarkhi menuntut bawahan untuk selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh atasannya, dan bila suatu saat terjadi penyelewengan oleh pimpinan, maka tak ada satu bawahan pun yang berani melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Struktur organisasi semacam itu membuat korupsi seolah-olah menjadi kewajaran dalam birokrasi. Orang yang tak melakukan korupsi justru dianggap aneh. Gaya hidup dari pejabat publik juga menentukan. Keinginan meningkatkan status ekonomi dan sosial membuat mereka terdorong memperkaya diri sendiri tanpa memperhitungkan aspek moral dan hukum.

Dwiyanto menolak anggapan bahwa tingginya korupsi di birokrasi karena gaji kecil. Kenyataannya, pelaku korupsi justru para pejabat eselon atas, yang gajinya relatif tinggi.

Staf Divisi Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, Adhi Setyo Tamtomo, mengatakan, penyebab korupsi ada tiga hal, yakni adanya tekanan, peluang, dan justifikasi. Tekanan berasal dari lingkungan yang mendorong orang berperilaku konsumtif dan bergaya hidup mewah.

Apabila pejabat tersebut melihat peluang saat dalam tekanan, maka korupsi pun bisa terjadi. Tindakan korup semakin berani apabila sistem telah menjustifikasi bahwa perbuatan korupsi bukan hal yang tabu di antara mereka.

 Sumber:  Kompas Regional

Amanat Penderitaan Publik

Author: dwiyanto indiahono  |  Category: Opini & Sitasi

bila

Kamis, 2 Juli 2009 | 10:54 WIB

Kasus penggusuran dan korupsi adalah indikasi nyata dari ketidaksensitifan alat-alat negara dalam merespons permasalahan publik. Akibatnya, publik menilai negara telah melanggar amanat konstitusi untuk melindungi dan memajukan kehidupan mereka.

PUBLIK pantas kecewa dengan sikap anggota DPRD Kota Surabaya yang, entah sengaja
atau tidak, absen pada Rapat Paripurna membahas materi interpelasi penggusuran permukiman sempadan Kali Jagir Wonokromo. Publik harus menggugat moralitas dan etika mereka. Interpelasi terancam kandas.

Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Kamis (18/6/2009), hanya dihadiri 21 orang dari 45 anggota dewan. Sebanyak 12 anggota dewan dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) tidak tampak batang hidungnya. Sebagian anggota lain sedang melawat ke Jakarta, Tangerang, dan Makassar (Surya, 19/6/2009).

Pada Rapat Paripurna berikutnya, Senin (22/6/2009), yang juga beragendakan pemaparan anggota Panitia Musyawarah DPRD Surabaya tentang materi interpelasi penggusuran permukiman sempadan Kali Jagir juga gagal. Lagi-lagi, banyak anggota dewan yang tidak hadir, sehingga sidang tidak kuorum. Dari 45 anggota dewan, hadir 22 orang. Warga Kali Jagir dan para pendampingnya marah dan kecewa. Mereka unjuk rasa dengan
membakar keranda bambu (Surya, 23/6/2009).
Tak hanya warga korban penggusuran yang pantas marah dan kecewa berat. Semestinya,
publik luas menghujat sikap para tuan yang terhormat itu. Kita mempertanyakan ke mana nurani mereka yang katanya berjuang sepenuh jiwa dan raga untuk melindungi dan memajukan kehidupan rakyat. Namun, ternyata luka dan hati rakyat terus bertambah.

Di tengah problem penggusuran akibat kesewenang-wenangan dan paradigma keliru tentang pembangunan kota yang dianut Pemkot Surabaya, enam anggota DPRD Kota Surabaya malah ke luar negeri. Mereka berkunjung ke Bulgaria, Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, dan China. Ah, asyiknya pelesir di tengah penderitaan warga.

Pintu Penyelewengan
Berbagai kasus amanah para pejabat bertebaran di mana-mana. Otonomi daerah, yang didamba mampu mendekatkan kesejahteraan pada rakyat di daerah, justru membuka pintu baru bagi penyelewengan yang nyaris tiada henti. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), misalnya, yang merupakan ujung-tombak pembangunan perekonomian daerah, ditilap elite-elite lokal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 23 kepala daerah dalam tiga tahun terakhir. Uang yang dikorupsi mencapai Rp 1,6 triliun. Fantastis! Penelitian Transparency International Indonesia (2008) menemukan adanya praktik korupsi (suap-menyuap) untuk percepatan birokrasi, memengaruhi keputusan pengadilan, pemenangan tender, dan pengajuan izin usaha. Survei LPEM UI (2007) menunjukkan, 90 persen perusahaan manufaktur sering kali atau sesekali menyuap pejabat pemerintah.

Publik patut bertanya : bukankah aktor-aktor penyelenggara negara itu dibentuk, bahkan harus diadakan, untuk melindungi dan memajukan kehidupan publik? Ke mana nurani, etika, dan moralitas para pejabat itu? Masih adakah empati dan belarasa ketika melihat rakyat yang hingga kini masih terbelit berbagai kesusahan hidup?

Jangan pernah menyakiti hati publik. Kemarahan publik akan mencapai puncaknya suatu saat nanti. Ini filosofi dasar kebijakan publik, mulai dari penyusunan, implementasi, hingga evaluasi. Kasus penggusuran, lalu wafatnya Khoiyaroh akibat tersiram kuah mendidih dari gerobak bakso ibunya ketika dikejar aparat, dan sederet nasib buruk rakyat lainnya adalah akibat kebijakan publik yang minus kehadiran publik.

Para aktor utama kebijakan publik di sini bukan hanya eksekutif, melainkan juga legislatif yang sudah diamanati fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sebagai institusi yang berdampingan dengan lembaga eksekutif, DPRD seharusnya menjadi penyeimbang dari kinerja eksekutif yang masih jauh dari harapan. Sebagai wakil rakyat, orientasi fungsi para anggota dewan yang terhormat sudah jelas, yaitu menyuarakan kepentingan rakyat.

”Pengkhianatan” terhadap publik, tentu memicu sebuah pembangkangan publik (public disobedience). Ini sebuah situasi ketika kekecewaan publik terhadap negara makin bertumpuk. Pembangkangan publik disebabkan oleh dua hal (Indiahono, 2009). Pertama, negara yang semestinya menyelesaikan masalah publik tidak sensitif terhadap permasalahan.
Kasus penggusuran dan korupsi adalah indikasi nyata dari ketidaksensitifan alat-alat negara dalam merespons permasalahan publik. Akibatnya, publik menilai negara telah melanggar amanat konstitusi untuk melindungi dan memajukan kehidupan mereka.
Kedua, negara sebagai institusi yang dipercaya mengampu problem publik malah bersekongkol dengan kepentingan lain (pengusaha, misalnya), yang membuat hati publik semakin tersakiti. Ini menguatkan anggapan, bahwa sikap para aktor negara berlawanan dengan kehendak umum publik. Sebab, para aktor itu melayani kepentingan kelas tertentu.

Kepekaan Hati
Martin Luther King Jr, ikon pembangkangan publik di Amerika, selalu mengatakan bahwa regulasi bukan hanya terkait faktor teknis hukum semata. Tapi, juga harus bertumpu pada moralitas publik dan martabat manusia (da Rocha, 2002).
Dalam konteks penggusuran, bisa jadi pilihan warga untuk menempati bantaran sungai, sekitaran rel kereta api, dan tanah milik negara adalah salah secara hukum. Namun, apa daya, mereka adalah warga yang tak punya akses lebih di sektor ekonomi. Di sinilah moralitas dan martabat manusia menjadi tumpuan agar hukum tak ditegakkan dengan sewenang-wenang.
Mari, kita serukan kepada para tuan dan nyonya terhormat di Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya, publik adalah kumpulan manusia yang memiliki kepekaan rasa, hati, dan akal yang tak selamanya bisa terus dikebiri. Kelak, jika pengkhianatan terhadap amanat penderitaan publik terus berlangsung, kemarahan publik akan mewujud lebih nyata.

Mohammad Eri Irawan
Pemerhati kebijakan publik, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Sumber: http://www.surya.co.id/2009/07/02/amanat-penderitaan-publik.html

WORKSHOP MAP UGM

Author: dwiyanto indiahono  |  Category: Opini & Sitasi

 

antri

WORKSHOP MAP UGM ; Demokrasi Berbasis Lokal Mutlak Diperlukan

30/08/2008 07:29:52 YOGYA (KR) – Bangsa Indonesia harus mampu belajar dan tahu bahwa demokrasi di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dikembangkan oleh negara lain. Di sisi lain reformasi di bidang tata pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa adanya reformasi pada pengelolaan kepegawaian. Sedangkan persoalan korupsi menghadapi kendala dengan lemahnya komitmen politik para pimpinan, lemahnya sistem anti korupsi dan membutuhkan waktu yang lama dan berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam workshop yang merupakan rangkaian kegiatan Dies XV dan Temu Alumni Magister Administrasi Publik (MAP) UGM yang berlangsung Jumat (29/8). Para peserta seminar yang merupakan alumni MAP UGM dibagi dalam empat kelompok kerja yang masing-masing membahas empat sub tema yang ada yaitu, menata ulang demokrasi, energizing bureaucracy, pemberantasan korupsi dan membangun budaya birokrasi. Menurut Dwiyanto Indiahono, reformasi telah memberikan ruang demokrasi yang sangat luas bagi bangsa Indonesia. Di balik kemegahan ruang-ruang demokrasi tersebut ternyata tersembunyi keruntuhan nilai-nilai mulia kehidupan yang dimiliki dan telah dibangun dengan waktu yang amat panjang. “Peradaban saling menghargai (tepo seliro), saling memahami, saling menghormati dan kebersamaan, perlahan namun pasti telah diruntuhkan dengan individualisme,” kata Dwiyanto. Dikemukakannya, membangun kembali peradaban demokrasi ala Indonesia dengan basis nilai lokal mutlak diperlukan untuk menyelaraskan proses dan tujuan demokrasi Indonesia yaitu untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Agustinus Sulistyo Tri Putranto menyoroti, PNS dengan berbagai kelemahannya, seperti rendahnya profesionalisme, etos kerja, disiplin, gaji dan sebagainya. Pola karier yang berbasis kompetensi dan prestasi kerja menjadi kunci utama dan key leverage dalam reformasi birokrasi. Suraji Munawir dalam makalahnya mengungkapkan bahwa sejak orde lama hingga pemerintahan saat ini persoalan korupsi belum bisa dirampungkan. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pendekatan hukum perlu dilaksanakan bersama-sama dengan pedekatan administrasi publik untuk mensikronkan antara pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Sumber:  http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=175679&actmenu=43